PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SOSIAL

Berkembangnya konsep pembangunan sosial karena kekecewaan akibat kegagalan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, yang ukuran utamanya: Peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan perkapita. Negara-negara yang berhasil dalam pembangunan, ternyata memberikan perhatian yang cukup terhadap pembangunan di bidang sosial. Misalnya perhatian kepada manusia dan lembaga-lembaga sosial yang harus menjalankan pembangunan itu. Investasi di bidang sumber daya manusia, menjadi tema pokok pembangunan sosial sama pentingnya dengan investasi untuk prasarana ekonomi.

Pembangunan sumber daya manusia menunjukkan pertumbuhan tidak hanya dihasilkan penambahan stok modal dan jumlah tenaga kerja, tapi juga yang kemudian disebut total factor productivity, akibat perubahan tehnologi dan peningkatan kualitas SDM. Atas dasar itu berkembang konsep human capital. Investasi dalam modal manusia, seperti pendidikan, pelatihan dan kesehatan merupakan sumber pertumbuhan yang tidak kalah pentingnya dibanding investasi pada modal fisik. Selain itu tujuan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial sama yaitu menciptakan kesejahteraan bagi manusia namun sudut pandangnya berbeda.

Kesejahteraan masyarakat terdiri dari berbagai faktor baik yang berupa kebutuhan lahiria maupun batinia dari sudut pandang ekonomi, kebutuhan hidup harus dipenuhi secara alamiah oleh manusia itu sendiri sebagai pelaku ekonomi. Dalam pengertian ini dikenal bekerjanya mekanisme pasar, atau adanya invisible hand yang mengatur sendiri keseimbangan antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan. Kesejahteraan digambarkan sebagai pemenuhan kebutuhan (konsumsi), dengan pendapatan yang dihasilkan dari produksi.

Kesejahteraan masyarakat dihasilkan sendiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati sendiri oleh masyarakat. Ilmu ekononomi memusatkan pada pembahasan 3 teori dasar : konsumsi (pengeluaran), produksi (pendapatan), distribusi (pasar). Sifat multidimensi dan bekerjanya mekanisme pasar memberi implikasi bahwa kesejahteraan masyarakat secara merata dapat dicapai dengan dipenuhinya 3 asumsi dassar :

  1. Setiap anggota masyarakat sebagai pelaku ekonomi berperan dalam kegiatan ekonomi (pembangunan);
  2. Setiap pelaku ekonomi mempunyai kemampuan (produktivitas);
  3. Setiap anggota masyarakat bertindak adil dan rasional

 

Dalam kenyataan asumsi dasar tidak mudah terwujud karena kemampuan masyarakat dalam pemilihan faktor produksi tidak sama dan menimbulkan kesenjangan. Kelangkaan faktor produksi dibandingkan dengan kebutuhan . Kelangkaan tersebut adalah sumberdaya alam, sumbedaya manusia (kemampuan( dan kelangkaan waktu. Dalam keadaan ini ekonomi pembangunan berupaya untuk mewujudkan pelaksanaan ekonomi secara nyata dan bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Dalam ekonomi pembangunan terkandung pemahaman yang tidak hanya menekankan pada hasil akhir yang dicapai (efisiensi, produktivitas, stabilitas, dan pertumbuhan yang tinggi) tapi juga pada upaya upaya untuk mencapai tujuan tersebbut. Paham pembangunan ekonomi yang dianut sekarang sebenarnya sudah lebih luas dari hanya menitikberatkan pada pertumbuhan tapi juga telah mencakup aspek-aspek pemerataan.

Disini terletak bidang singgungnya dengan pembangunan sosial, penigkatan lapangan kerja produktif, pendapatan yang merata, penghapusan kemiskinan dan kesenjangan adalah tujuan pembangunan ekonomi yang juga tujuan pembangunan sosial.  Misalnya pembangunan bidang pendidikan. Dalam pembangunan ekonomi sama dengan meningkatkan produktivitas. Dalam pembangunan sosial sama dengan  menghasilkan manusia yang lebih cerdas, lebih mampu mewujudkan dirinya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nancy Birdsall (1993) secara tegas menyatakan “ Social development is Economic Development”. Investasi di bidang sosial tidak sia-sia dari segi ekonomi. Pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial adalah dua muka dari satu mata uang yaitu pembangunan nasional. Tujuan pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi sama tapi pendekatannya yang berbeda dan ukuran-ukurannya juga berbeda semuanya diprlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang pembangunan nasional.

Berbagai Aspek Pembangunan Sosial

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Kesejahteraan ingin dicapai dan membangun harkat dan sesuai martabbat kemanusiaan dengan berlandaskan pada kemampuan dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Manusia yang bermartabat tidak akan puas dengan kehidupan pada belas kasihan orang lain, tidak ingin tergantung pada orang lain.

Paradigma yang tidak pernah berubah adalah kebutuhan akan lapangan pekerjaan.

Tantangan utama pembanguan yang merupakan masalah ekonomi dan sosial.

  1. Pengangguran
  2. Kemiskinan
    1. Kemiskinan absolut : Taraf kehidupan miskin di bawah suatu garis pendapatan tertentu yang menjadi batas minimum untuk manusia dapat hidup scara layak
    2. Kemiskinan relatif : Perbandingan tingkat pendapatan antara berbagai golongan pendapatan yang sangat jauh
    3. Ketimpangan, yang diatasi dengan upaya pembangunan . Terdapat beberapa bentuk ketimpangan :
      1. Ketimpangan antar golongan pendapatan
      2. Ketimpangan antar daerah /antar kelompok etnis/agama
      3. Ketimpangan antar sektor : sektor pertanian dan industri, sektor perkotaan dan pedesaan
      4. Ketimpangan Gender , Antara laki-laki dan perempuan
      5. Ketimpangan dalam kesempatan
      6. Ketimpangan antar masyarakat dunia maju dan berkembang yang menimbulkan gejala yang disebut keterbelakangan dan melahirkan ketergantungan )dependency)

Tiga masalah utama yang ingin dipecahkan dengan pembangunan yaitu :Lapangan kerja, kemiskinan dan ketimpangan.

Namun nampaknya banyak tantangan yang dihadapi :

  1. Tatanan sosial dan budaya yang sangat kuat ikatan-ikatan tradisional dan primordialnya
  2. Berkait dengan hal tersebut, lemahnya solidaritas antara kelompok-kelompok dalam masyarakat
  3. Keterbatasan sumberdaya di negara berkembang baik dana maupun manusia
  4. Penempatan prioritas yang rendah pada proyek-proyek sosial dibandu\ingkan dengan proyek-proyek ekonomi dan proyek-proyek prestise seperti monumen-monumen raksasa , stadiun modern
  5. Lembaga-lembaga dan pranata-pranata yang dibutuhkan untuk pembangunan belum berkembang, justru menjadi penghalang baik lembaga ekonomi sosial, politik, hukum
  6. Sikap pemerintah dan birokrasi yang acuh tak acuh dan tidak terpanggil untuk berpihak dan memberi perhatian kepada masalah sosial terutama yang menyangkut rakyat kecil.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kebijakan sosial dan pembangunan sosial berkembang dan meliputi tahap-tahap :

  • Hanya berkenaan dengan persoalan santunan sosial, untuk masyarakat yang kurang beruntung berkembang menjadi  pelayanan sosial yang lebih luas seperti pendidikan dan kesehatan lebih luas lagi mencakup upaya untuk mengatasi masalah sosial yang mendasar seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, dan prinsipnya distributif dengan fokus pada tindakan nyata.
  • Dalam pelaksanaannya pembangunan sosial dijalankan berdasar sistem yang berlaku dalam administrasi pembangunan di suatu negara.

 

Ada yang mengelompokkan dalam ruang lingkup masalah sosial, selain pendidikan, kesehatan, perumahan, kependudukan, juga pembangunan perkotaan dan pedesaan (Hardiman dan Midgley, 1982). Di Indonesia pembidangan pembangunan ditetapkan dalam GBHN. Selama Pembangunan Jangka Panjang I ada 4 bidang pembangunan yaitu bidang ekonomi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, sosial budaya, PDL dan Hankam.

Di luar sektor agama, dalam bidang sosial budaya mencakup sektor : pendidikan, kebudayaan, ilmu pegetahuan, teknologi dan penel kesehatan, keluarga berencana, kependudukan, perumahan, kesejahteraan sosial, generasi muda, peranan wanita dalam pembangunan dan pembinaan bangsa.

 

Dalam Pembangunan Jangka Panjang II mulai Repelita VI, sesuai perkembangan dan antisipasi tantangan-tantangan pembangunan di masa depan, tetapi dikenal 4 aspek kehidupan bangsa yaitu : politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam. Namun pembidangan pembangunan telah diperluas menjadi 7 bidanga yaitu : ekonomi, kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum, politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi dan media masa, serta pertahanan keamanan.

 

PENDEKATAN-PENDEKATAN

 

Pendekatan yang paling awal berkait erat dengan paradigma pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Menurut pandangan ini pertumbuhan yang tinggi akan menghasilkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Karena itu tidak terdorong keperluan untuk memberikan perhatian pada masalah sosial yang dianggap akan terselesaikan dengan sendirinya dengan meningkatnya pendapatan karena pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan.

Selain itu ada anggapan bahwa pengeluaran untuk bidang sosial tidak produktif dan tidak menyebabkan tidak efesiensinya penggunaan sumberdaya nasional. Pandangan neo klasik dalam ekonomi  politik menghendaki kebtuhan sosial dipenuhi oleh upaya individual melalui ekonomi pasar. Pendekatan ini :

 

  1. Disebut residual . Kegagalan pembangunan yang tercermin dengan meluasnya kemiskinan dan melebarnya ketimpangan, menuntur adanya pendekatan baru

Perhatian mulai diberikan kepada pelayanan sosial, yang tidak mungkin dapat tersedia hanya dengan inisiatif individual dan mengandalkan hukum pasar . Pemerintah mulai merencanakan pembangunan di bidang sosial dan secara bertahap menyediakan dana pembangunan untuk membangun sekolah, rumah sakit, perumahan rakyat, instalasi air bersih dsb. Pendekatan ini disebut incremental. Kemajuan dapat dicapai secara bertahap , mungkin kemajuan kecil dan tidak merata antara satu sektor dengan sektor lainnya dapat berbeda percepatannya . Demikian juga antara satu wilayah lainatau suatu kondisi dengan kondisi lain.

Pendekatan ini lebih maju dari sebelumnya dan banyak digunakan dalam perencanaan pembangunan di negara berkembang. Pendekatan ini menurut Hardiman dan Midgley (1982) selain ada keuntungan juga ada kelemahannya :

a)      Banyak negara berkembang mengikuti pola yang terjadi di negara maju, hasilnya banyak yang gagal

b)      Pendekatan ini lebih merupakan reaki terhadap permintaan dan bukan kebutuhan, mengingat kebutuhan terbesar berasal dari lapisan masyarakat yang biasanya tidak turut serta dalam proses pembangunan dan kurang berpengaruhb dalam pengambilan keputusan

c)      Sifat inkremental tidak redistributif karenanya tidak akan dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial yang mendasar dan berjangka jauh ke depan

d)     Pendekatan lain appropriative didasarkan atas pemenuhan kebutuhan bersifat redistributif dan partisipatif

e)      Dalam kaitan dengan itu dikemukakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan …sional komprehensif. Dalam pengertian ini diperlukan perencanaan berjangka serta pengerahan sumberdaya yang merupakan pengembangan potensi yang ada secara nasional yang mencakup seluruh masyarakat. Perlu dilibatkan semua lapisan masyarakat baik pemerintah maupun dunia usaha, lembaga sosial dan kemasyarakatan serta tokoh-tokoh individu yang mempunyai kemampuan untuk membantu. Program harus bersifat nasional . Dengan curahan sumberdaya yang cukup besar untuk menghasilkan dampak yang berarti.

f)       Pendekatan sektoral dan pendekatan terpadu atau unfied approach antara lain disarankan oleh Myrdal yang tidak ingin memisahkan pembangunan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial (Hardiman dan Midgley 1982).

Juga dapat dilakukan pembedaan pendekatan sektoral dan regional demikian juga pendekatan makro dan mikro, fungsional atau struktural.

 

Parisipasi dan Pemberdayaan

Pembangunan yang gagal di masa lalu, selain karena pendekatannya terbukti keliru yaitu terpusat pada pembangunan ekonomi dan penekanan pertumbuhan juga karena pembangunan hanya diikuti lapisan yang terbatas yaitu kelompok elit dan sebagian besar merupakan upaya birokrasi. Rakyat tidak diikutsertakan kecuali untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan untuk suatu proyek pembangunan. Seringkali rakyat melakukannya dengan tidak mengetahui persis mengapa mereka harus melakukan dan apa manfaat yang akan diperoleh.

Upaya demikian seringkali salah sasaran karena mengandalkan pengetahuan para perencana / kaum birokrat yang terbaik bagi rakyat tapi rakyat tidak didengar apa yang dirasakan terbaik bagi dirinya. Akibatnya sering terjadi kegagalan yang mengakibatkan benturan antara program dan rakyat yang berakibat program tidak berjalan dengan baik.

Selain itu karena rakyat yang terbelakang tidak bersuara / tidak didengar maka kelompok yang lebih maju yang bersuara dan didengar sehingga kegiatan pembangunan lebih mengarah kepada pemenuhan permintaan mereka karena itu dalam konsep pembangunan sekarang partisipasi menjadi paradigma yang sangat penting.

Partisipasi harus dimulai sejak awal, mulai dari tahap penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Tingkat partisipasi sejajar dengan tingkat kegiatan pembangunan. Misalnya pembangunan nasional, provinsi, kabupaten dan desa

Partisipasi rakyat pada lapisan bawah yang paling efektif diselenggarakan dalam lingkup kelompok masyarakat. Dalam rangka ini dikembangkan konsep pembangunan masyarakat (community development) yang berakar pada partisipasi rakyat. Dengan partisipasi masyarakat maka program/kegiatan lebih berhasil karena :

  1. Diperoleh informasi yang lebih akurat tentang sumberdaya, kelembagaan masyarakat dan masalaha-masalah yang dihadapi
  2. Pelaksanaan pembangunan akan lebih kukuh karena didukung oleh masyarakat
  3. Hak yang paling mendasar dalam demokrasi yaitu turut menentukan apa yang terbaik bagi dirinya
  4. Dapat diperoleh penghematan dalam sumberdaya karena kegiatan yang lebih terarah serta adanya sinergi antara masukan masyarakat dan pemerintah

Sumber:

 

Adi, Isbandi Rukminto. 2001. Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas: pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Ekowati, Lilik. 2005. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program. Surakarta : Pustaka Cakra

Gonggong, Anhar. 1985. Mohammad Husni Thamrin. Jakarta: Departemen P & K.

KH, Ramadhan. (1992). Bang Ali Demi Jakarta (1966-1977). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Midgley, James. 2005. Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Depag RI.

Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Prayitno, Ujianto Singgih. 2009. Tantangan Pembangunan Sosial di Indonesia. Pusat Pengkajian Data dan Informasi (P3DI). Jakarta: Sekretariat Jendral DPR RI.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s